[PRE ORDER]

Buku Transformasi E-Government Berbasis Kecerdasan Buatan untuk Strategi Arsitektur dan Implementasi Layanan Publik ini membahas transformasi pemerintahan dari digitalisasi administrasi menuju pemerintahan digital yang terintegrasi, cerdas, adaptif, dan berorientasi pada nilai publik. Buku ini menegaskan bahwa transformasi e-government tidak cukup dilakukan sekadar memindahkan prosedur manual ke dalam aplikasi daring, melainkan memerlukan penataan dan pengembangan kembali proses bisnis, integrasi layanan, tata kelola data, arsitektur sistem, kapasitas organisasi, serta hubungan pemerintah dengan masyarakat.

Pada bagian awal, buku ini menjelaskan secara konseptual perbedaan dan perkembangan e-government, digital government, smart government, dan GovTech. Selanjutnya, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) ditempatkan sebagai penguat transformasi pemerintahan melalui otomasi proses administratif, analisis data, deteksi pola dan anomali, dukungan pengambilan keputusan, personalisasi layanan, serta pengembangan pelayanan publik yang lebih proaktif.

Buku ini secara sistematis menguraikan susunan strategi dan peta jalan transformasi, penentuan prioritas use case AI, pembangunan arsitektur layanan publik cerdas, integrasi dengan sistem pemerintahan yang telah ada, serta penguatan kualitas, interoperabilitas, standardisasi, dan tata kelola data. Penerapan AI dibahas pada berbagai bidang layanan, seperti administrasi kependudukan, perizinan, kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, perpajakan, pengawasan, pengaduan masyarakat, serta layanan informasi cuaca dan kebencanaan.

Selain membahas peluang peningkatan efisiensi dan kualitas layanan, buku ini memberikan perhatian besar terhadap risiko bias algoritma, pelanggaran privasi, keamanan siber, ketidakjelasan akuntabilitas, dan kemungkinan berkurangnya perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Oleh karena itu, implementasi AI harus dilandasi prinsip etika, transparansi, keamanan, keadilan, perlindungan data, pengawasan manusia, dan tata kelola risiko yang bertanggung jawab.

Bagian akhir buku ini membahas kesiapan organisasi pemerintah, literasi digital dan AI bagi aparatur, kepemimpinan digital, manajemen perubahan, serta tahapan pengembangan sistem, mulai dari identifikasi kebutuhan, proof of concept, proyek percontohan, implementasi penuh, hingga pemantauan dan scale-up. Pembaca juga diajak mengevaluasi kinerja serta dampak sosial, ekonomi, dan kelembagaan dari transformasi berbasis AI, sekaligus melihat arah masa depan layanan publik yang semakin terintegrasi, prediktif, dan proaktif.

Dengan memadukan perspektif konseptual dan implementatif, buku ini menawarkan kerangka integratif yang menghubungkan strategi, arsitektur sistem, tata kelola data, manajemen risiko, kapasitas organisasi, implementasi layanan, serta evaluasi dampak. Buku ini sangat relevan sebagai referensi bagi mahasiswa, dosen, peneliti, aparatur pemerintah, perancang kebijakan, dan praktisi transformasi digital yang ingin memahami cara pemanfaatan AI untuk membangun pemerintahan elektronik yang efektif, inklusif, akuntabel, aman, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.